PERBEDAAN KOMUNIS DENGAN SOSDEM

Oleh Soekarno

Sebagaimana sudah kita tulis di Fikiran Ra’jat nomor percontohan tentang sebab-sebabnya kemelaratan yang diderita oleh kaum Buruh ialah stelsel kapitalisme itu, maka di nomor ini kita akan terangkan bahwa di antara beberapa cara untuk melenyapkan stelsel kapitalisme atau kapital itu terutama dua cara yang perlu kita ketahui. Kedua faham dan cara yang mempunyai pengikut berjuta-juta kaum buruh ialah faham kaum sosial-demokrat dan fahamnya kaum komunis.

Banyak aliran-aliran lain yang juga berdasarkan ilmu sosialisme, aliran-aliran yang menentang kapitalisme dan imperialisme. Tetapi oleh karena lain-lain aliran sosialistis itu tidak begitu besar artinya di dalam perjuangan kaum buruh untuk menuntut perbaikan nasibnya, maka kita hanya mengupas sosial-demokrat dan komunis saja, kedua faham yang di dunia politik Indonesia umumnya tidak asing lagi.

Kedua faham atau isme ini di dalam hakikatnya tidak mengandung perbedaan satu sama lain, oleh karena kedua isme ini berdiri di atas faham sosialisme atau lebih tegas lagi: berdiri di atas faham Marxisme. Kedua faham adalah mengaku menjadi pengikut Marx.

Sebagaimana kapitalisme sendiri adalah sebuah faham yang mempunyai beberapa aliran, aliran-aliran mana mempunyai isme-isme sendiri yang semuanya itu bersendar di atas faham kapitalisme, maka sosialisme sebagai hasilnya kapitalisme, juga mempunyai beberapa aliran.

Di dalam faham sosialisme itu termasuk juga syndikalisme dan anarkisme, kedua faham yang di halaman Fikiran Ra’jat No. 2 kita akan kupas.

Sesudah kapitalisme itu melahirkan faham-faham baru, yang bertentangan sekali dengan faham-faham yang hidup di zaman feodalisme, maka anggapan pemandangan dan pikiran rakyat di dalam sesuatu masyarakat itu dapat maju, jika tiap-tiap orang di dalam masyarakat itu hanya mempunyai kemerdekaan untuk berusaha dan berdagang, mempunyai kemerdekaan dalam pemilikan dan kemerdekaan mengadakan perjanjian-perjanjan, di dalam praktiknya ternyata tidak betul. Justru oleh karena kemerdekaan itulah maka kapitalisme makin deras, sehingga kemelaratan lebih hebat, kesengsaraan masuk di desa-dsa di rumahnya bapak tani, menghinggapi rumah tangganya kaum pedagang dan pertukangan kecil-kecil. Oleh karena kemerdekaan itu maka nasib Rakyat menjadi nasib proletar: oleh karena kemerdekaan itu maka di satu pihak timbul kelas kapitalisme dan di lain pihak timbul kelas proletar. Kelak kaum proletar ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas alat-alat pembuatan barang-barang di pabrik-pabrik dan di-onderneming-onderneming.

Sesudah kapitalisme tua disokong oleh tenaga mesin-mesin menjadi kapitalisme modern, maka nasibnya kaum proletar itu makin jelek.

Kesengsaraan dan kesedihan yang diderita sehari-hari oleh kaum buruh tentulah melahirkan cita-cita dan harapan untuk menyelamatkan pergaulan hidup manusia yang bobrok. Cita-cita dan harapan melenyapkan kemiskinan dan kebobrokan di dalam masyarakat itu melahirkan faham sosialisme yang mengajarkan kepada pengukut-pengikutnya bahwa agar supaya pergaulan hidup bisa selamat susunannya harus bersendikan di atas aturan-aturan sosialistis. Mereka yang memiliki faham itu dinamakan kaum Sosialis.

Mula-mula mereka ini belum terang betul bagaimanakah caranya stelsel kapitalisme ini harus dilenyapkan. Mereka masih membayangkan saja. Penganjur-penganjurnya belum mendapat jalan yang terang untuk menyelamatkan pergaulan hidup. Mereka masih menghayal tentang pergaulan hidup yang selamat ialah pergaulan hidup yang tidak mengenal kesengsaraan. Kaum sosialis yang mendasarkan “teorinya” ini atas khayalan belaka itu dinamakan kaum “sosialis-utopis” (Robert Owen, Saint Simon dll).

Tetapi lambat laun mereka itu makin sadar bahwa teori yang bersandar kepada utopi itu adalah teori yang tidak dapat memberi senjata untuk membasmi kepitalisme itu dengan akar-akarnya.

Teori yang dapat menyadarkan kaum proletar tentang kedudukannya di dalam masyarakat itu ialah hanya teori yang berdasar wetenschap, ialah teori yang hasilnya jadi ilmu, penyelidikan dan pengupasan yang dalam dan luas. Teori yang berdasarkan wetenschap itu dinamakan wetenschapppelijk—schapppelijk-sosialisme, lawannya utopistis-sosialisme. Watenschapppelijk-Sosialieme bukan sosialisme khayalan, tetapi sosialisme perhitungan.

Watenschapppelijk-sosialisme itu lahir di dunia sesudah pendekar kaum proletar yang terbesar, Karl Marx mempropagandakan teorinya, bagaimanakah harusnya perjuangan kaum buruh itu untuk menuju ke dunia sosialisme.

Setelah Karl Marx mengadakan penyelidikan sedalam-dalamnya tentang akar-akarnya kapitalisme yang kebutuhannya selalu bertentangan dengan kebutuhannya kaum buruh, maka Marx mengajarkan bahwa yang dapat menjungjung derajat kaum buruh itu ialah kaum buruh sendiri. Maka dari itu kaum proletar ini harus disusun di dalam satu organisasi yang menyadarkan mereka tentang nasibnya dan oleh karena itu keharusan mereka berjuang melenyapkan segala rintangan yang menentang usaha mereka menuju ke jaman sosialisme itu. Karl Marx adalah “bapaknya” dari kaum proletar.

Sebagaimana Marxisme itu adalah teorinya pergerakan kaum buruh di Eropa, Marhaenisme itu adalah teorinya kaum Marhaen di Indonesia. Teori Marhaenisme yang terkenal adalah meerwaarde-teori, ialah mengajarkan bahwa sesuatu barang itu karena tenaga kaum buruh menjadi tambah harganya. Misalnya besi yang berharga f 500—, oleh tenaga kaum buruh dibuat menjadi mesin yang berharga f 2500—. Pertambahan harga adalah f 2000—. Tetapi f 2000— ini tidak jatuh ke tangan kaum buruh (mereka menerima sedikit sekali) tetapi di tangan kaum pemodal sendiri, dan dipakainya untuk menambah besarnya modal, karena itu maka modal itu mempunyai watak melembungkan badannya, artinya kaum pemodal itu senantiasa mempunyai watak membesar-besarkan modalnya. Teorinya yang lain, yang juga termasyur ialah “Fase Teori”, atau “Evolusi-Teori”, ialah teori yang mengajarkan arahnya perubahan dari tiap-tiap pergaulan hidup manusia yang juga menjadi sebab perubahan fahamnya, anggapan dan pikiran rakyat.

Fase-teori mengajarkan bahwa masyarakat itu di jaman purbakala adalah Ur-komunistis, artinya pergaulan hidup manusia di jaman purbakala itu diatur menurut cara tidak ada ningrat-ningratan atau kelas-kelasan. Sesudah jaman ur-komunisme ini lalu, lantas lahirlah jaman feodal. Sendi dasarnya pergaulan hidup jadi feodalistis, yakni masyarakat terbagi dalam kelas raja, ningrat dan “hamba”. Habis fase feodal ini tumbul fase kapitalisme. Mula-mula jaman voor-kapitalisme dan kemudian jadi modern kapitalisme. Jaman kapitalisme ini menuju ke fase-sosialisme. Fase-teori ini dianut oleh kaum sosial-demokrat dan juga oleh kaum komunis. Kedua aliran yang besar ini mula-mula berjuang bersama-sama di bawah “pimpinannya” Karl Marx.

Sekarang orang tanya mengapa kaum sosialis yang bersendi atas Marxisme itu terpecah menjadi dua aliran atau sayap yang menimbulkan faham sendiri-sendiri?

Pada tahun 1889 sampai tahun 1914 kedua sayap ini diikat oleh satu badan yang bernama Tweede-Internationale atau di dalam bahasa Indonesia: Internasional-Kedua. Tetapi dalam tahun 1914 persatuan partai kaum buruh ini terpecah menjadi dua aliran: sayap yang satu memisahkan diri menjadi sosial-demokrat dan sayap yang lain menamakan dirinya kaum komunis. Perpecahan itu terjadi oleh karena kedua sayap ini tidak bisa akur pendiriannya satu sama lain tentang mufakat atau tidaknya kaum proletar terutama di negeri-negeri kapitalis turut menyokong peperangan dunia di tahun 1914. Kaum sosial-demokrat suka menyokong peperangan dunia itu, tetapi kaum komunis sama sekali anti peperangan. Kaum sosial-demokrat berpendapat bahwa kaum proletar harus turut menyokong pemerintahan dalam negeri “verdedigings-oorlog jika ada musuh menyerang negerinya.

Kaum komunis mendirikan Internasionale sendiri ialah: "Derde-Internasionale” ialah Internasional-Ketiga di Moskow di bulan Maret 1919. Pemimpin-pemimpin terbesar dari kaum komunis ialah Lenin, Trotsky dan Zinoview mengajarkan bahwa pergaulan hidup manusia tidak harus tumbuh sebagaimana sudah digambarkan di dalam teori-teorinya Karl-Marx, tetapi pergaulan hidup dapat mengadakan fase-sprong, artinya bahwa masyarakat yang masih berada di dalam fase feodal itu tidak harus melalui zaman kapitalisme lebih dulu untuk menuju ke jaman sosialisme.

Dus pergaulan hidup Rusia yang masih feodal itu bisa terus masuk jaman sosialisme, zonder menginjak fase jaman kapitalisme dulu, asal saja cukup alat-alatnya. Teori yang demikian ini dinamakan teori fase-sprong.

Kaum sosial-demokrat membantah teori fase-sprong ini. Oleh sosial-demokrat fase-sprong ini disebutkan anti-Marxisme. Mereka mengajarkan bahwa tiap-tiap pergaulan hidup itu harus tumbuh menurut wet-wet-nya alam. Karl Kautsky, pemimpinnya sosial-demokrat berkata bahwa wet-evolusi—fase teori—yang digambarkan oleh Marx itu harus tunduk. Sosial-demokrat berkata: “Marx bilang, bahwa masyarakat bergerak melalui beberapa fase, yakni melalui beberapa tingkat. Dulu fase ur-komunisme, kemudian fase feodal (ningrat-ningratan), kemudian fase modern-kapitalisme, kemudian fase sosialisme. Tiap-tiap fase harus dilalui. Sesudah fase ur-komunis tidak boleh tidak tentu fase feodal. Sesudah fase feodal tidak boleh tidak tentu fase voor-kapitalisme; dan begitu seterusnya. Dus masyarakat tidak bisa melompati sesuatu fase. Misalnya naik kereta api dari Bandung ke Jakarta harus melalui Cimahi, kemudian Padalarang, kemudian Purwakarta, kemudian Cikampek, kemuduan Kerawang, kemudian Jakarta. Mau-tidak-mau semua tempat itu harus dilalui oleh kereta api itu. Tidak bisa dari Cimahi sekonyong-konyong Purwakarta, dengan melompati Purwakarta, dengan melampaui Padalarang itu dengan secepat-cepatnya, melompati Padalarang kita tidak bisa. “Begitu pula dalam kita masuk ke fase sosialisme. Kapitalisme tidak boleh tidak harus dilewati. Bagian kita ialah melewati fase kapitalisme itu dengan secepat-cepatnya, supaya bisa selekas-lekasnya diganti fase sosialisme!”—begitulah kaum sosial demokrat berkata sebagai bantahan atas sikap kaum komunis yang dari feodalisme (masyarakat Rusia masih 60% feodalisme) ujung-ujung masuk ke fase sosialisme.

Perbedaan yang kedua ialah bahwa tiap-tiap orang—menurut kaum sosial-demokrat—yang hidup di dalam suatu masyarakat itu adalah jadi anggota masyarakat itu dan oleh karena itu ia berhak mengeluarkan pikirannya, kemauannya dan cita-citanya tentang cara-cara masyarakat itu diatur. Dus dengan lain perkataan pergaulan hidup itu harus diatur secara demokratis. Tetapi kaum komunis mengajarkan bahwa demokrasi itu di dalam hakikatnya tidak memberi kemerdekaan kepada Rakyat. Di dalam praktiknya, kata mereka, demokrasi itu tidak ada. Dan jika demokrasi ini ada, kerakyatan itu tidaklah dapat memberi hak-hak kepada Rakyat untuk mengatur pergaulan hidup. Dus demokrasi itu adalah perkataan kosong belaka. Kaum komunis oleh karena itu tidak mufakat dengan demokrasi itu tetapi mengajarkan bahwa hanyalah “diktator-proletariat” saja (artinya bahwa hanya kaum proletar saja yang mempunyai suara) yang dapat memberi kekuasaan hidup manusia itu bagi keselamatan masyarakat. Diktato-proletariat itu adalah suatu alat untuk mendatangkan pergaulan hidup sosialistis—begitulah kaum komunis berkata. Di dalam diktator-proletariat ini, maka orang-orang yang bukan proletar tidak boleh ikut bersuara. Orang-orang yang bukan proletar tidak diberi stem di dalam pemerintahan negeri.

Inilah perbedaan antara sosial-demokrasi dan komunis tentang asas, yakni dua berpedaan yang fundamental. Untuk kali ini cukuplah sekian saja. Masih banyak lagi berbedaan-perbedaan yang lain. Tetapi untuk sekarang sekian saja.

Eropa Barat memiliki Sosial-Demokrasi; Rusia memiliki Komunisme; Tiongkok San Min Cu I; India mempunya Gandhiisme; marilah kita di Indonesia mempropagandakan kita punya Marhaenisme!

(Fikiran Ra’jat No. 2 memuat pengupasan tentang faham syndikalisme dan anarkisme).

Fikiran Ra’jat, 1 Juli 1932 Nomor 1, hal. 9—12.

PANCASILA AKAN SELALU ABADI

Mungkin kawan-kawan yang dari kelompok radikal nakal (kalau pinjam istilah dari PKB) akan langsung mengkritik kami dengan judul tema diatas. Yang abadi itu hanya Tuhan. Semua pasti akan binasa, tidak terkecuali Pancasila. Kelompok radikal kanan menganggap Pancasila adalah berhala, dan pasti binasa.

Pancasila yang dipidatokan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai filsafat dasar negara, sebagai suatu meja statis dan leidstar dinamis (bintang pembimbing) bangsa Indonesia. Pancasila sebagai alat pemersatu dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara karena bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, yang terdiri dari banyak agama dan filsafat. Pancasila adalah filsafat pemersatu tetapi bukan satu-satunya filsafat. Ada filsafat yang bersandarkan kepada Islam, Katholik, Budha, Kristen, Mistis bahkan ada filsafat Marxis. Bukan berarti kita menerima Pancasila tetapi menolak Islam, Khatolik, Budha atau Marxis sekalipun.

Ini bedanya antara Bung Karno dengan Soeharto. Pancasila menurut Bung Karno sebagai alat pemersatu bangsa sedangkan Soeharto membuat Pancasila sebagai alat penindas dan pemaksaan. Organisasi rakyat di seluruh Indonesia dipaksa lewat Asasa Tunggalnya (Astung). Bahkan Bung Karno memperingatkan kepada Partai Nasional Indonesia tidak boleh menggunakan asas perjuangannya Pancasila tetapi Marhaenisme. Pancasila menurut Bung Karno milik bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu bukan alat penindas seperti yang diplintir oleh Soeharto, Pancasila dijadikan alat menindas. Sebagai Pancasilais kita harus mengakui aliran filsafat yang ada di Indonesia, akan tetapi aliran filsafat lainnya yang ada di Indonesia harus mengakui Pancasila sebagai milik bersama.

Filsafat Pancasila tidak terlepas dari filsafat Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, karya Mpu Tantular. Selama masih ada perbedaan aliran filsafat di Indonesia, baik itu Islam, Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Kepercayaan bahkan Marxis sekalipun maka Pancasila sebagai alat pemersatu akan tetap langgeng atau abadi. Selama masih ada perbedaan maka Pancasila akan selalu ada sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, kecuali kalau NKRI pecah seperti Yugoslavia atau bekas negara-negara Soviet, atau RI menjadi negara federal bisa saja negara bagiannya menolak Pancasila sebagai dasar negara.

ASAS DAN TAKTIK

Oleh Soekarno

Bagi orang yang duduk di dalam pergerakan politik perkataan-perkataan Asas dan Taktik itu tentulah bukan perkataan-perkataan yang asing lagi. Tetapi walaupun kedua perkataan ini udah dikenali oleh dunia politik, dan walaupun tia-tiap orang yang berpartai sudah tahu tentang kedua perkataan itu, kita di sini aka mengupas juga arti dari kedua perkataan ini di dalam makna yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Oleh karena tujuannya Fikiran-Ra’jat itu ialah pertama-tama dan terutama sekali akan memberi penerangan keada Bung Marhaenis dan Pak Kromo Dongso yang beratus-ratus tahun dikekang dalam kebodohan itu, kita di sini merasa berkewajiban memberi penerangan politik kepada kelas Marhaen alias Kromo ini. Sebagaimana saudara-saudara tentu telah membaca di dalam Fikiran-Ra’jat nomor percontohan di dalam karangan yang berkepala “Wanhoopsteori”, maka rakyat jelata ialah kaum Marhaen itu harus dididik dengan surat-surat kabar, brosur, kursus dan lain-lain, agar kelas Kromo ini menjadi sadar tentang kedudukannya di dalam pergaulan hidup manusia ini.

Bermula kita tanya, apakah artinya asas itu? Asas itu ialah sendi atau dasar. Saudara tentulah sudah dengar bahwa partai itu asasnya begitu. Kita tadi bilang bahwa asas itu dasar. Apakah partai itu ada dasarnya? Memang ada. Sebab di dalam hakikatnya partai itu ialah tidak beda dengan perumahan—organisasi—yang memberi perlindungan kepada mereka yang duduk di dalam perumahan itu. Gampangannya saja kita gambarkan sesuatu partai itu sama dengan rumah besar yang melindungi beribu-ribu ya berjuta-juta anggotanya. Rumah itu tentu harus sentausa. Terutama sekali dasarnya atau pondamennya harus kuat. Sebab rumah yang pondamennya tidak tetap tentulah akan ambruk. Rumah yang begitu itu tidak geschikt (cukup) bagi perlindungan anggotanya. Maka dari itu dasarnya itu harus dari beton yang sentausa sekali agar yang tinggal di rumah itu jangan sanantiaa mempunyai hati was-was. Tetapi yang tinggal harus mempunyai hati yang tetap, bahwa itu penting sekali bagi tiap-tiap partai; terutama partai yang menamakan dirinya sendiri partai rakyat jelata tentu harus mempunyai dasar yang sentausa agar rakyat itu selamat bernaung.

Dus tiap-tiap partai politik itu mempunyai dasar yang umumnya dinamakan asas. Apakah tiap-tiap perhimpunan juga mempunyai asas. Tidak semua perhimpunan mempunyai asas. Perhimpunan agama dan juga lain-lain perhimpunan yang mengejar maksud yang luhur dan suci juga mempunyai. Tetapi yang kita perbincangkan di sini itu ialah hanya partai politik. Jadi bedanya perhimpunan biasa dengan partai politik ialah bahwa yang satu tidak berasas tetapi yang lain mempunyai asas. Bukan itu saja perbedaan antara kedua macam poerhimpunan. Masih banyak lagi perbedaan antara kedua rupa organisasi. Tetapi oleh karena kita di sini tidak akan menulis tentang perbedaannya partai politik dan perhimpunan biasa, maka kita tidak akan sebutkan semua perbedaan-perbedaan. Cukuplah kiranya kita terangkan di sini bahwa tiap-tiap partai politik harus mempunyai dasar yang kuat, oleh karena tiap-tiap partai ingin asasnya diterima oleh rakyat untuk dijadikan sendinya pemerintahan yang nanti mengatur masyarakat.

Sebagaimana kita terangkan di atas, maka tiap-tiap partai politik mempunyai asas sendiri-sendiri, oleh karena kebutuhannya dan kehendaknya golongan-golongan yang diikat didalam partai-partai itu tidak sama. Sebab pergaulan hidup itu mempunyai beberapa lapisan, maka tiap-tiap partai politik dari golongan-golongan atau lapisan itu harus mempunyai dasar dan asas yang sesuai dengan kebutuhannya dan kepentingannya golongan-golongan atau lapisan itu.

Bagi Indonesia di mana rakyatnya sebagian besar terdiri dari kaum Marhaen, maka partai Rakyat jelata harus bersifat Marhaenis. Partai rakyat jelata yang tidak berasas Maehaenis itu bukan partai rakyat sejati.

Tentulah saudara mengerti bahwa asas itu harus dikerjakan supaya partai itu bisa memberi hasil. Oleh karena itu maka tiap-tiap partai mempunyai daftar usaha—workprogram—di samping asas. Tiap-tiap tahun workprogram ini ditetapkan di dalam kongres partai, pekerjaan apakah yang akan dikerjakan oleh partai bagi tahun yang akan datang itu. Untuk mengerjakan program itu maka pemimpin partai tadi harus menggunakan taktik. Bestuur harus memilih pasal-pasal mana dari daftar usaha itu harus dikerjakan lebih dulu. Bestuur harus bisa menimbang-nimbang jalan manakah yang mereka harus ambil agar pekerjaan itu dapat hasil sebanyak-banyaknya. Pendek kata badan pimpinan harus memilih jalan yang selamat bagi partainya itu.

Oleh karena asas tadi itu adalah jadi dasarnya partai, maka segala taktiknya bestuur harus sesuai dengan asas tadi itu. Terutama taktik itu harus memberi untuk direct atau indirect bagi partai. (Direct artinya langsung. Indirect artinya tidak langsung).

Jadi taktik itu ialah hanya suatu alat yang digunakan untuk kepentingan partai. Tetapi makna taktik itu adalah lebih luas daripada itu. Seringkali taktik itu kalau dilihat dengan sekilas saja seolah-olah bertentangan dengan asas. Tidak jarang pemimpin dipersalahkan oleh karena “terlampau menjalankan taktik”, atau “menjalankan taktik yang menyalahi asas partainya”, oleh karena dunia ramai tidak mengerti apakah yang dimaksudkan oleh pemimpin partai itu. Betul, bahwa asas dan taktik itu harus berjalan bersama-sama jangan sampai bertentangan satu sama lain, tetapi di dalam perjuangan itu kadang-kadang suatu ketika di mana pemimpin itu terpaksa harus menjalankan taktik yang sukar dimengerti oleh anggotanya hingga mereka anggap dengan pikiran yang cetek saja, bahwa pemimpinnya itu menjalankan pekerjaan yang bertentangan dengan asas. Dengan contoh-contoh kita akan buktikan dengan bukti-bukti di dalam riwayat, bagaimanakah beratnya bagi pemimpin itu untuk menjalankan suatu taktik yang ia harus jalankan, tetapi yang sukar dimengerti oleh anggota-anggotanya. Terutama di dalam suatu partai radikal tiap-tiap waktu pemimpin itu berhadapan dengan soal-soal yang harus diselesaikan dengan taktik. Di dalam partai radikal maka taktik ini mempuyai arti besar sekali. Misalnya pergerakan politik berkata ada strategi dan taktik dari partai rakyat. Mengapakah kita pakai perkataan strategi dan taktik itu? Ialah karena sesuatu partai politik itu didalam hakikatnya tidak beda dengan bala tentara, sedang pemimpin-pemimpinnya itu ialah sebagai jenderal-jenderalnya barisan itu. Di dalam peperangan maka jenderal itu memberi perintah, bahwa barisan harus berjalan begini dan begitu. Kalau musuh datang, barisannya harus berbuat begini. Jika melabrak musuh, serdadu-serdadunya harus mengadakan sikap begitu, agar bisa mendapat kemenangan. Pendek kata perintah itu tidak selamanya sama. Pada suatu waktu perintah itu harus begini, tetapi buat yang lain saat perintah itu harus begitu. Perintah itu menurut keadaannya perjuangan. Inilah yang kita artikan dengan balatentara yang senantiasa ada di dalam perjuangan yang hebat sekali, maka pemimpin itu harus mengenal saat dan keadaan di mana partainya berbeda. Sering sekali taktik sekarang tidak boleh dipakai untuk besok. Oleh karena keadaannya partai itu selalu berubah, maka sudah tentulah bahwa taktik partai itu juga berubah.

Kita mulai ambil contoh dari riwayatnya pergerakan di Rusia. Sejak lahirnya revolusi di negeri Rusia ini, maka pemerintah Soviet Rusia sudah menjalankan beberapa taktik. Mula-mula Lenin dan Trotsky mempropagandakan “oorlogis-komunisme” (komunisme peperangan) untuk membasmi kapitalisme di negeri Rusia sendiri dan untuk menentang musuh-musuh dari luar negeri. Lenin dan Trotsky mengambil taktik demikian oleh karena mereka berpendapat bahwa kapitalisme internasional itu dapat dijatuhkan, jika pergerakan kaum butuh di negeri-negeri kapitalis mengadakan revolusi sebagaimana di negeri Rusia. Tetapi pendapat Lenin dan Trotsky itu ternyata salah, oleh karena pergerakan kaum buruh di Eropa Barat itu tidak sama dengan pergerakan proletar di negeri Rusia. Melihat susunan masyarakat Rusia yang mengkhawatirkan sekali, oleh karena perekonomian Rakyat tidak berjalan sama sekali, sehingga bahaya kelaparan mengamuk, maka Lenin takut kalau Rakyat akan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Soviet. Oleh karena itu maka Lenin mengeluarkan taktik baru, yakni “Nieuwe Ekonomische Politiek”—NEP—untuk melepaskan Rakyat Rusia dari bahaya kelaparan.NEP itu memberi sedikit jalan kepada kaum pemodal untuk usaha lagi di negeri Rusia.

Teman-temannya Lenin dan Trotsky yang tidak begitu tinggi teorinya seperti Lenin lantas tidak mufakat dengan taktik baru itu. Sebab NEP ini memberi kelonggaran kepada kaum kapitalis untuk menghidupkan kembali perusahaannya itu yang sudah dibasmi oleh peraturan-peraturan pemerintah. Mereka lantas menuduh Lenin sudah berganti haluan jadi seorang kapitalis. Tetapi walaupun Lenin sendiri dapat serangan dari kanan kiri terutama dari teman-temannya sendiri yang sefaham, ia terus jalankan taktiknya itu, oleh karena ia sendiri yakin bahwa stelsel komunisme di Rusia itu belum dapat dijalankan seratus persen. Siapakah yang betul? Dan apakah hasil NEP ini? Bahaya kelaparan yang akan membinasakan rakyat Rusia ini dapat ditolak. Perekonomiannya rakyat mulai hidup lagi.

Sekarang pemimpin-pemimpin Rusia berpendapat bahwa negeri dan rakyat Rusia bisa selekas-lekasnya dibuat sosialis asal saja cukup alat-alatnya untuk mengadakan perubahan itu. Keyakinan mereka ini mengubah lagi taktik Lenin, dan sekarang di Rusia dijalankan politik rencana lima tahun.

Sekarang palingkan muka kita ke Tiongkok. Pergerakannya Dr. Sun Yat Sen juga memberi contoh-contoh tentang kepentingan taktik itu bagi pergerakan rakyat. Semboyan yang dia ajarkan di dalam buku San Min Cu I ialah bahwa “Berkata itu gampang. Bekerja itu sulit. Tetapi mengerti itulah yang paling susah” adalah ajaran yang mengandung arti yang dalam sekali. Ajaran ini memperingatkan bahwa taktik itu memang penting sekali.

Pembaca ingat bahwa di tahun 1912 Dr. Sun Yat Sen sebagai taktik meletakkan jabatannya dari presiden republik Tiongkok, diberikannya pada Yan Shih Kai. (Taktik ini kemudian ternyata salah-wissel). Kemudian lagi, mengetahui bahwa kaum Utara (lihatlah Fikiran Ra'jat nomor percontohan) sebetulnya tidak jujur, maka Dr. Sun Yat Sen yakin bahwa dengan jatuhnya kerajaan Manchu dan dengan berdirinya republik Tiongkok saja pergerakan di dalam masyarakat Tiongkok itu sebetulnya belum habis. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa selama di Tiongkok belum bisa memimpin negerinya sendiri. Oleh karena itu Dr. Sun Yat Sen sebagai taktik mengundurkan diri dari pemerintahan dan lantas pergi ke Kanton. Di sini ia (walaupun asasnya ialah persatuan bangsa) mendirikan pemerintahan sendiri yang cocok dengan angan-angannya dan lantas memberi pendidikan kepada Rakyat. Dari Kanton Dr. Sun Yat Sen melabrak musuh dan penghianat-penghianat Rakyat.

Juga pergerakannya Gandhi penuh dengan taktik dan strategi. Pergerakannya mengadakan pemboikotan barang Inggris, mengadakan Satiagraha dan lain-lainnya itu adalah alat-alat untuk mencapai Swaraj di India. Taktiknya sering membuat orang tercengang. Taktiknya tatkala ia bergerak di Afrika-Selatan, yaitu taktik sengaja mencari penjara dengan beribu kawannya adalah mengherankan dunia. Adalah taktik yang sangat “taktik” juga waktu Gandhi terima permintaan Inggris untuk menghadiri Konferensi “Meja Bundar” di kota London itu. Padahal taktik ini lahirnya semata-mata berupa menyalahi asas non-cooperation!

Dengan contoh-contoh di atas itu kita mengemukakan bagaimanakah besar maknanya taktik itu bagi pergerakan rakyat.

Kita ulangi lagi bahwa asas dan taktik itulah kedua syarat yang terpenting bagi organisasi massa. Politik itu perhitungan. Kita di sini luaskan lagi arti politik itu ialah: Politik itu perhitungan dan karakter (watak). Hanyalah pemimin-pemimpin yang mempunyai karakter yang jujur dan keberanian terbawa keyakinan yang teguh bisa mendatangkan keselamatan kepada rakyatnya yang dipimpin. Bukan pemimpin yang senantiasa ketakutan hilang pengaruhnya atas rakyat kalau menjalankan taktik yang “berani”, bukan pemimpin yang hanya senang disoraki Rakyat oleh karena pengecut tidak berani bertanggungjawab bisa menyelamatkan Rakyat, tetapi hanyalah pemimpin yang mempunyai “Karakter” bisa dipakai untuk pergerakan Rakyat. Pemimpin yang dengan karakter bisa menggabungkan asas dan taktik.

(Di atas inilah keterangan tentang asas dan taktik dari pergerakan Rakyat. Di Fikiran Ra'jat yang akan kita terbit kita akan kupas tentang makna dan artinya organisasi dan aksi bagi pergerakan Rakyat).

Fikiran Ra’jat, 1 Juli 1932 Nomor 1, hal. 5—8.

PEMETAAN GERAKAN MAHASISWA

Pendahuluan

Di manakah posisi mahasiswa dalam susunan kelas dalam masyarakat modern ini? Di satu pihak, mahasiswa tidak bekerja. Ia sepenuhnya hidup dari keringat orang lain, dalam bentuk uang kiriman dari orang tua. Di pihak lain, ia juga tidak memegang hak atas alat-alat produksi di mana ia dapat melakukan pemerasan secara langsung terhadap keringat orang lain. Maka, "mahasiswa" bukanlah sebuah "kelas". Ia hanyalah sebuah "sektor", di mana tergabung anak-anak dari orang tua yang berasal dari berbagai kelas. Posisi kelas mahasiswa belum ditentukan karena mereka belum memasuki kehidupan ekonomi yang sesungguhnya, yaitu dalam proses produksi.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, awalnya sekolah-sekolah hanya diperuntukan bagi anak-anak penjajah dan priyayi. Anak kaum Marhaen tidak mungkin bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai tanda perlawanan maka munculah sekolah-sekolah liar, seperti Sekolah Rakyat yang dibentuk oleh Tan Malaka di Semarang, Taman Siswa, dan lain sebagainya. Setelah Indonesia merdeka sebelum Orde Baru berkuasa, anak-anak kaum Marhaen merupakan kader bangsa berjuang untuk mewujudkan cita-cita Revolusi Indonesia. Setelah Orde Baru berkuasa, maka anak-anak kaum Marhaen telah masuk ke dalam lingkaran institusi borjuasi dalam membangun masyarakat kapitalisme.

Dengan demikian, kini, medan pertempuran di kalangan pelajar/mahasiswa kian ramai. Di satu pihak, masuknya anak-anak kaum Marhaen ke sekolah/universitas memberi peluang bagi kaum borjuasi untuk menanamkan ilusi-ilusi agar kesadaran kelas mereka tidak dapat berkembang. Salah satu ilusi yang paling ampuh adalah peluang semu untuk "naik kelas", yaitu memperoleh kesejahteraan sebagai pelayan kaum borjuasi. Dengan mimpi itu, anak-anak kaum Mahaen akan mau mengkhianati kepentingan kelasnya sendiri, kepentingan orang tuanya juga. Bahkan, mereka akan turut menyebarkan ilusi borjuasi itu, persepakatan dengan sistem penindasan, di tengah anggota kelas mereka sendiri. Dengan demikian, mereka telah diserap menjadi agen-agen institusi perlindungan kaum borjuasi, negara borjuasi, yang bertugas melakukan penindasan spiritual-ideologis kepada kaum Marhaen. Mereka menjadi unsur-unsur paling reaksioner dan kontra-revolusioner di dalam masyarakat.

Di pihak lain, kaum Marhaenis juga mendapatkan kesempatan untuk mendidik kader-kader kaum Marhaen dengan pendidikan tinggi, sekaligus merebut keberpihakan anak-anak kaum borjuasi kepada perjuangan kaum Marhaen, terutama kelas buruh. Pendidikan tinggi ini sangat berguna untuk perluasan pendidikan di kalangan kaum Marhaen sendiri, meningkatkan kemampuan kritis mereka, kemampuan analisa mereka terhadap dunia sekitarnya, dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ketika kelak kaum Marhaen merebut kekuasaan dari tangan kaum kapitalis. Perebutan keberpihakan anak-anak kaum borjuasi kepada perjuangan rakyat Marhaen ini juga adalah sesuatu yang sangat strategis sifatnya. Kelak, jika mereka berada dalam posisi-posisi kunci di tengah kelas mereka sendiri, mereka akan dapat memecah persatuan kelas borjuasi berhadapan dengan gerakan Marhaen yang revolusioner. Sangat diharapkan bahwa mereka ini akan cenderung menyeberang ke pihak kaum Marhaen ketika situasi revolusioner muncul. Dan ketika kaum Marhaen merebut kekuasaan, mereka akan merupakan bantuan yang tak ternilai untuk konsolidasi kekuasaan, dalam perlucutan kekuatan reaksi kaum borjuasi dan untuk membantu melancarkan roda perekonomian - pendeknya, merupakan minyak pelumas bagi proses transisi dari kapitalisme ke sosialisme.

Investigasi Kampus/Universitas

Dalam pembangunan basis dan menyebarluaskan Marhaenisme di kampus/universitas diperlukan pemetaan gerakan mahasiswa yang merupakan bagian dari investigasi kampus/universitas. Kegunaan investigasi kampus adalah membantu GMNI untuk mengenal beragam persoalan, serta dapat menghitung apa yang menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahan lawan. Hal ini dapat membantu GMNI dalam mengorganisasi mahasiswa dalam perjuangan politik, ekonomi dan ideologi. Perjuangan politik adalah mengalang kekuatan (machtsvorming) untuk merebut kekuasaan dalam struktural gerakan mahasiswa di kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, Pers Mahasiswa, UKM. Perjuangan ekonomi adalah penggunaan kekuatan (machtsanwending) yang berdampak langsung pada mahasiswa, contohnya, kenaikan uang kuliah, fasilitas kuliah yang bobrok dan lain sebagainya dan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat Marhaen. Perjuangan ideologi adalah penyebarluasan ideologi di lingkungan basis kampus.

Strategi machtsvorming digunakan ketika GMNI mengorganisasikan dan menyusun kekuatan gerakan mahasiswa. Awalnya Bung karno menggunakan istilah machtsvorming untuk menggambarkan massa aksi kaum Marhaen yang radikal, yang mencabut sampai keakar-akarnya imperialisme dan kapitalisme. Radikalisme inilah yang harus menjadi nyawanya machtsvorming. Bagi Bung Karno, machtsvorming adalah jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita dengan jalan aksi massa. Selain pembentukan kekuatan machtsvorming juga berarti penyusunan tenaa semangat, tenaga kemauan, tenaga roh, dan tenaga nyawa. Sekarang machtsvorming akan diadopsi sebagai straegi kita mengkonsolidasikan kekuaan mahasiswa.

Strategi machtsanwending dipakai ketika GMNI menggunakan kekuatan mahasiswa, baik sebagai kekuatan penekan ekstra parlementer, yang berdampak langsung pada mahasiswa, contohnya, kenaikan uang kuliah, fasilitas kuliah yang bobrok dan lain sebagainya dan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat Marhaen. Namun kita juga harus memperhatikan kapan, di mana, dan bagaimana kekuatan ini digunakan.

Hasil investigasi kampus/universitas dan didalamnya terdapat pemetaan gerakan mahasiswa akan dijadikan dasar analisa untuk berikutnya menentukan strategi yang tepat. Didalam pemetaan akan dikenali hubungan-hubungan organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Apakah memiliki keterkaitan historis dan ideologis atau tidak berhubungan sama sekali.

Beberapa poin utama yang harus diperhatikan oleh kader GMNI dalam melakukan investigasi kampus, yakni:

1. Ciri Umum Mahasiswa

Informasi paling penting yang harus betul-betul dipahami oleh kader GMNI dalam membangun basis di kampus adalah asal-usul kelas dan latar belakang ekonomi para mahasiswa. Analisis demikian kurang lebih bakal memungkinkan kita, memeriksa secara umum kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap sosial mereka. Misalnya, para mahasiswa yang berasal dari kelas atas pada umumnya lebih sulit untuk menyerap issu-issu sosial dibanding mereka yang berasal dari kalangan klas menengah dan klas bawah yang secara mudah bisa dan biasa merasakan kesulitan ekonomi. Ada beberapa tipe mahasiswa yang harus kita ketahui, yakni :

a. Mahasiswa Hedonis

Kelompok mahasiswa yang paling mayoritas dan terbesar di kampus/universitas. Hasil dari tindakan refresif dan deposit Orde Kapitalis dibawah rejim Soeharto adalah rakyat yang apolitis dan mengambang, begitu juga mahasiswa. Mereka ini biasanya hanya berangkat kulah dan pulang kembali (Mahasiswa PP) tanpa melakukan aktivitas apapun di kampus/universitas dan bersifat hedon dan pragmatis.

b. Mahasiswa Diskusi

Kelompok mahasiswa yang senang memperdalam teori dengan melakukan kajian-kajian dalam diskusi-diskusi. Mereka enggan melakukan aksi-aksi dan terjun ke masyarakat sebelum melakukan kajian matang mengenai aksi yang dilakukan. Mereka cenderung eksklusif dan selalu curiga menerima tawaran aliansi dari kelompok lain. Hasil dan ukuran keberhasilan aktivitas mereka adalah dengan rutinitas penerbitan buletin, penulisan paper, penerbitan buku, kegiatan seminar.

c. Mahasiswa Aktivis

Kelompok mahasiswa yang senang aksi dan mudah bereaksi dengan demonstrasi jika ada hal-hal yang mengusik keadilan, pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan yang merugikan rakyat, dll. Keberhasilan keja-kerja mereka diukur dengan rutinitas aksi-aksi dan barometer keberhasilan pengorganisasian adalah jumlah massa yang ikut terlibat demonstrasi.

d. Mahasiswa Intra Kampus

Aktivis mahasiswa intra kampus adalah mereka yang menjadi pengurus lembaga internal kampus seperti Senat, BEM, Unit Kegiatan Kampus (UKM), Unit Aktifitas Kampus (UKA), dll, yang biasanya birokratis, tidak luwes dalam pergerakan, ketergantungan tinggi dengan sarana kampus, militansi sempit dengan nama kampus.

e. Mahasiswa Ekstra Kampus

Aktivis mahasiswa ekstra kampus adalah mereka yang tergabung dalam organisasi-organisasi ekstra mahasiswa, seperti GMNI, PMII, HMI, PMKRI, GMKI (kelompok Cipayung), KAMMI, Gemsos, dll. Kelompok ini lebih tertata secara organisasional, kental identitas organisasinya, ada kecenderungan patron pada senior yang sudah sukses sebagai literatur rujukan gerakan. Ada juga dalam kelompok aktivis mahasiswa ekstra kampus berupa gerakan yang mengkritisi gerakan pemerintah dan para pelaku/aktor pembuatan keputusan, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang menolak kooptasi kampus dan Negara. Mereka sangat luwes dalam gerak, mudah mencair dengan kelompok-kelompok lain untuk kepentingan taktis dan strategis, mampu membangun jaringan bawah tanah (underground) secara nasional. Walaupun sebenarnya mereka ini dibentuk juga oleh aktivis mahasiswa ekstra kampus kelompok Cipayung dan alumni Gerakan Mahasiswa 70 dan 80-an dan ada kecenderungan patron pada alumni kelompok Cipayung dan pada senior kelompok Cipayung dan alumni Gerakan Mahasiswa 70 dan 80-an yang sudah sukses sebagai literatur rujukan gerakan Tipe-tipe gerakan ini misalnya, Forum Kota (Forkot), Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (FAM-UI), Front Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi (Famred), Kesatuan Aksi Mahasiswa trisakti (KAMTRI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Analisis berikutnya, yang harus diselidiki oleh kader GMNI adalah tingkat melek-politik para mahasiswa. Tingkat kesadaran politik dari mereka yang berada biasanya lebih rendah atau kurang, terlibat dalam persoalan-persoalan sosial yang tidak secara langsung mereka merasakannya dan tidak secara langsung menerima dampaknya. Di pihak lain, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin pada umumnya lebih gampang menyerap persoalan-persoalan rakyat. Sekalipun demikian, hal ini tentu saja tidak berarti harus kaku, bahwa mahasiswa-mahasiswa kaya tidak akan pernah terlibat dalam aksi-aksi politik, atau sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa miskin dapat juga bersikap apatis atau bahkan memusuhi aksi-aksi politik.

Selain menganalisis tingkat melek politik para mahasiswa, perlu juga diselidiki dan melakukan pemetaan terhadap mahasiswa yang lemah dan yang kuat, kompromis dan radikal. Kader GMNI akan melihat keduanya sebgai peluang dan tantangan sekaligus. Bagaimana memperkuat yang lemah dan menjaga stamina serta mengarahkan kelompok yang kuat sesuai ideologi GMNI.

2. Organisasi Mahasiswa

Kita juga harus sadar dan awas terhadap bermacam-macam organisasi yang sudah ada. Keanggotaannya, pengaruhnya, fungsinya dan orientasinya. Hal ini akan memberikan jalan bagi kita, bagaimana kita akan berhubungan dan bergaul dengan mereka. Hal ini penting karena hanya dengan mengetahui kekuatan organisasi tersebut kita akan dapat menentukan garis politik kita terhadap mereka. Pengetahuan terhadap organisasi mahasiswa yang sudah ada di kampus tersebut akan membantu kita juga dalam hal aliansi taktis dan strategis dalam menggalang isu di kampus dan perjuangan politik dalam merebut kekuasaan struktural organisasi kemahasiswaan.

Nilai lebih organisasi dalam organisasi mahasiswa hanyalah bermakna bahwa di dalam organisasi, mahasiswa ditempa dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap masyarakat dan persoalan-persoalannya.

2. Pemihakan pada rakyat.

3. Kecakapan-kecakapan dalam mengolah massa.

Ketiga syarat tersebut mencerminkan:

1. Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.

2. Metodologi gerakan mahasiswa.

3. Strukturalisasi sumber daya manusia, logistik dan keuangan gerakan mahasiswa, dan

4. Program-program gerakan mahasiswa yang bermakna strategis-taktis.

Kader GMNI harus mampu melakukan pemetaan ideologis terhadap organisasi-organisasi mahasiswa. Harus dikenali mana organisasi yang sepaham dan yang berbeda secara ideologi, dan mana yang ideologinya tidak jelas. Kader GMNI juga harus mampu melakukan pemetaan kekuatan dari organisasi-organisasi tersebut. Mana yang solid dan kuat, mana yang berafiliasi ke partai politik, mana yang masih bisa ditumbuhkembangkan, dan mana yang basis massanya besar, dll.

Dibawah ini pemetaan ideologis oganisasi mahasiswa di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Nasionalis Sukarnois/Marhaenisme)

2. Himpunan Mahasiswa Indonesia (Islam Politik)

3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Islam Politik/NU)

4. Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia (Katholik)

5. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Kristen)

6. Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (Demokrasi Kerakyatan)

7. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Islam Politik)

8. Gerakan Mahasiswa Sosialis (Sosialisme Kanan)

3. Pejabat-Pejabat Universitas dan Fakultas

Soal lain yang penting yang harus dipertimbangkan oleh kita adalah pejabat Universitas atau Fakultas. Kader GMNI harus bisa menilainya dalam kerangka mencapai tujuan, keinginan dan orientasi yang dicita-citakan oleh organisasi kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan di antara mereka (para pejabat tersebut), tokoh-tokoh kunci yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan universitas atau Fakultas. Status ekonominya harus didapatkan sehingga kita akan memperoleh ide dan penilaian mengenai pandangan maupun sikap politik mereka.

Persepsi dan analisis kita terhadap para pejabat akan kita masukan kedalam klasifikasi yang sudah kita buat sesuai dengan tujuan dan orientasi organisasi kita, yakni : (a) terbuka, (b) Represif atau menindas (c) Simpati, (d) Terang-terangan mendukung. Apabila mungkin kita perlu juga harus mengamati pengalaman-pengalaman organisasi lain yang berhadapan dengan para pejabat ini.

4. Mengenai Issu

Pemahaman yang tajam dan jelas terhadap persoalan-persoalan yang dewasa ini dihadapi oleh kalangan mahasiswa merupakan faktor kunci untuk keberhasilan mengorganisir. Dalam konteks kampus atau Universitas, persoalan-persoalan yang ada dapat digolongkan kedalam dua bentuk pokok, yaitu issu lokal dan issu nasional. Issu lokal adalah issu-issu yang berdampak langsung pada mahasiswa. Sedangkan issu nasional adalah issu-issu jangka panjang dan belum menjadi perhatian yang mendesak bagi para mahasiswa.

Walaupun demikian, tidak ada pemisahan yang tegas antara dua jenis issu tersebut. Tambahan lagi, tidaklah mutlak issu-issu lokal atau kampus memperoleh perhatian penuh dari kalangan mahasiswa. Tergantung pada kondisi, issu-issu nasional bisa dipilih sebagai persoalan yang dipropagandakan.

Hal yang amat pokok dan penting bagi kita adalah menemukan atau menunjukan issu-issu yang memang secara signifikan penting buat mahasiswa. Secara akurat tepat harus dirumuskan apa yang menjadi hari ini dan yang kemudian akan menjadi jalan dalam usaha mengorganisir. Dengan mengetahui dan menguasai jalan keluar persoalan tersebut (issu-issu tersebut), maka kader GMNI akan mudah memenangkan simpati dan dukungan dari mahasiswa-mahasiswa yang antusias.

Dinamika Gerakan Mahasiswa Indonesia

Pra Kemerdekaan

Ciri utama dari tujuan gerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa sebelum Revolusi Agustus adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Gerakan-gerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa tersebut mempunyai satu napas : ”Ingin memperjuangkan rakyatbanyak dan persatuan Indonesia berdasarkan nasionalisme.

Murid-murid STOVIA mencoba memulai gerakan dengan mendirikan Trikoro Dharmo pada tahun 1915. Organisasi-organisasi yang tumbuh kemudian adalah juga organisasi pemuda kedaerahan (Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, dsb.) dan belum tercipta konsolidasi. Baru dengan prakarsa Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), beberapa organisasi kedaerahan dilebur menjadi Indonesia Muda (IM) pada tahun 1930.

Tahun 1915-1930 merupakan waktu yang cukup panjang bagi pemuda dan pelajar untuk memilki penjelasan yang lebih jernih tentang nasionalisme yang melekat pada organisasi Indonesia Muda dan melepaskan dirinya dari keorganisasian sektarian pemuda dan mahasiswa guna mempertajam orientasi anti-kolonial. Selain itu juga gerakan ini telah melewati masa-masa sulit: kelumpuhan pergerakan nasional akibat pemerintahan kolonial yang semakin represif, setelah pemberontakan PKI 1926 dan 1927 serta pemogokan-pemogokan buruh.

Di dalam kondisi kelumpuhan pergerakan nasional seperti itu muncullah alternatif Kelompok Studi (Studie-studie Club) yang politis dilihat dari orientasi dan tindakan politiknya. Analisa terhadap Studie Club jelas memberikan kesimpulan bahwa kondisi obyektif ekonomi politik pada saat itu politik kolonial yang semakin represif, yang kemudian berubah menjadi liberal karena perubahan status ekonomi Belanda dan Hindia Belanda dapat direspon dan distimulasi oleh kondisi subyektif studie club yang bertransformasi menjadi sebuah partai.

Pada masa penjajahan Jepang organisasi pemuda yang ada dibubarkan dan pemuda dimasukkan ke dalam; Seinen dan Keibodan(Barisan Pelopor) dan PETA (Pembela Tanah Air) untuk dididik politik untuk kepentingan fasisme. Yang menjadi topik menarik pada jaman ini adalah ramainya bermunculan Gerakan Bawah Tanah (GBT) dengan rapat-rapat gelap, dan penyebaran pamflet. GBT ini dikombinasikan dengan gerakan legal Sukarno; merupakan jalan keluar yang logis bagi perlawanan anti fasis. Suatu jalan keluar yang mencekam dan tidak memassa. Tingkat kesadaran massa untuk mengambil jalan keluar ini belum mencapai tingkat yang revolusioner.

Masa 1945 – 1965

Masa 1945-1950 merupakan momentum yang penting dalam gerakan pemuda dan pelajar: selain melucuti senjata Jepang, juga memunculkan organisasi-organisasi seperti: Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI), Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Pemuda Putri Indoensia (PPI) dan banyak lagi. Pada saat belum ada organisasi pemuda dan pelajar, yang berbentuk federasi, diselenggarakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia I (1945) dan II (1946). Dan Gerakan Pemudalah yang berhasil mendesak Soekarno-Hatta melalui penculikan untuk segera memproklamirkan Kemerdekaan RI.

Periode Demokrasi Liberal 1950-1959 ternyata tidak memberikan pendidikan politik yang berarti bagi mahasiSwa. Pertemuan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dalam bulan Desember 1955 di Bogor PPMI memutuskan untuk menarik keanggotaannya dari FPI. Dengan demikian jelaslah bahwa keanggotaan PPMI dan FPI yang secara sosiologis dapat memberikan dimensi lingkungan sosial yang lebih luas, dihindari oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa justru melumpuhkan akstivitas politik mereka. Kemudian membius diri dengan slogan-slogan "Kebebasan Akademik" dan "Kembali ke Kampus". Mahasiswa lebih aktif dalam kegitan rekreatif, perploncoan, dan mencari dana.

Persiapan Pemilu 1955 gerakan mahasiswa kembali mendapat momentumnnya. Pada saat itu berdiri organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke partai, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafilsi dibawah PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/GERMASOS) dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dengan PKI.

Pada tanggal 28 Februari 1957, aktivis-aktivis mahasiswa yang berbasis di UI berprakarsa menggalang senat-senat mahasiswa dari berbagai universitas dan berhasil membentuk federasi mahasiswa yang bernama Majelis Mahasiswa Idonesia (MMI). Sementara itu peran militer dalam negara terus mengalami perluasan sejak akhir 1950-an.

Depolitisasi gerakan pemuda dan mahasiswa bermula dari penandatanga‑nan kerja sama antara pemuda dan Angkatan Darat 17 Juni 1957. Eskponen gerakan sosialis dan HMI diikut sertakan dalam aktivitas-aktivitas di luar kampus. Sejak awal 1959 mereka telah mengukuhkan hubungan dengan administratur-administratur militer yang berkaitan dengan urusan pemuda dan mahasiswa. Jadi bukan hal yang aneh bila pada tahun 1966 mahasiswa-mahasiswa Bandung adalah yang paling militan berdemonstrasi mengulingkan Soekarno. Sementara itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dibubarkan dengan tuduhan terlibat usaha pembunuhan atas Soekarno.

GMNI, CGMI dan GERMINDO kemudian membentuk Biro Aksi Mahasiswa dan menyelengarakan Kongres kelima PPMI di Jakarta Juli 1961. Pada saat yang sama GERMASOS dan HMI berhasil masuk ke dalam organisasi-organisasi lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dalam tahun 1961, organisasi-organisasi lokal tersebut membentuk Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL). Dalam banyak kesempatan SOMAL selalu menegur PPMI agar jangan terlalu terlibat dalam isu politik. Orang akan dapat membaca dalam pernyataan-pernyataan SOMAL, ada semacam hubungan antara aspirasi SOMAL dengan aspirasi senat-senat mahasiswa yang tergabung dengan MMI.

Sehubungan dengan insiden rasial di Bandung, Mei 1963, konsulat PPMI Bandung mengeluarkan pernyataan: Bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah bermotifkan rasial, akan tetapi merupakan isu sosial yang diakibatkan gap antara si kaya dan si miskin yang semakin dalam. Keadaan ini dimanfaatkan oleh MMI, mereka bergabung dengan organisasi pecahan PPMI Bandung dan medirikan Majelis Permusywaratan Mahasiswa Indonesia (Mapemi) pada bulan Agustus 1965. Haruslah dicatat dalam eksekutif MMI terdapat perwakilan dari Akademi Hukum Militer (AHM) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), sehingga tidak mengherankan bila kepemimpinannya dipegang oleh perwira tingkat menengah AD dan kepolisian.

Dalam masa ini orientasi gerakan mahasiswa yang sudah mulai membaik dalam mengugat hubungan sosial kapitalisme, fasisme, imperialisme, dan sisa-sisa feodalisme dikalahkah oleh kesiapan militer (yang masuk dalam gerakan pemuda mahasiswa dan partai-partai sayap kanan). Jadi Gerakan Mahasiswa periode 66 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Sebelum tahun 1970-an aktivis yang mula-mula sadar akan kekeliruan ini adalah Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib (HMI).

Masa 1970-an

Namun seperti juga generasi baru aktivis-aktivis mahasiswa dan pemuda tahun 70-an lainnya yang mulai menyadari kekeliruan strategi mereka kembali membuat kesalahan strategi lainnya: terpisah dari potensi kekuatan rakyat, atau tanpa basis kekuatan massa yang luas, demostrasi TMII; anti-korupsi; Golput; Malari; dan gerakan '78 dengan Buku Putihnya merupakan contoh-contoh keterasingan dan frustasi. Jadi pada periode 74-78 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa mengalami kegagalan karena gerakan tersebut kurang berinteraksi dengan massa rakyat.

Orientasi gerakan mahasiswa periode 1977/78 bukan untuk membangkitkan aksi massa, melinkan tertuju pada elit yang dapat menciptakan perubahan kekuatan politik yangbisa memanfaatkan suasana. Jadi, ada benarnya juga komentar yang mengatakan bahwa ”Dari kalangan mahasiswa ada keinginan agar kekuatan politik di luar mereka memenfaatkan suasana yang mereka ciptakan”. Inilah kenyataan yangmerefleksikan bahwa gerakan mahasiswa lebih merupakan gerakan ”resi”. Suatu gerkan yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dan keduniaan. Pada sat gerakan mahasiswa memuncak, ribuan tentara memasuki dan menduduki kampus.

Untuk menghapuskan bangkitnya kembali gerakan-gerakan politik mahasiswa, maka pemerintah rejim Soeharto menciptakan peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Melalui peraturan ini, mahasiswa hampir tidak bisa bergerak sama sekali karena tanggungjawab keamanan kampus berada di tangan rektor sehingga setiap kegiatan mahasiswa harus selalu melalui persetujuan rektor. Peraturan ini ternyata sangat efektif karena mahasiswa lebih takut dipecat oleh universitas daripada ditangkap kaum militer.

Masa 1980-an

Pada tahun 1980-an, tawaran LSM, literatur populis dan ada juga sedikit yang struktural terutama yang di Barat, serta belajar keluar negeri merupakan suatu kondisi objektif yang ditawarkan oleh kapitalisme yang sedang berada pada titik kontradiski ekonomi, politik, dan budayanya produktivitas yang rendah (terutama produk yang mempunyai watak nasionalistis), kemiskinan, gap antara kaya dan miskin, pengangguran, konsumerisme, kesenjangan harga dan pendapatan, krisis kepemimpinan, rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan politik, kosongnya dunia pendidikan, keilmuan dan budaya yang nasionalistis dan pro-rakyat, perusakan lingkungan, dekadensi moral, dan sebagainya, yang belum pernah terjadi sedemikian membahayakan dalam sejarah bangsa Indonesia.

Kondisi popularitas LSM, gelar-gelar akademis, teori-teori dan kesimpulan-kesimpulan ilmu-ilmu sosial (tentang masyarakat Indonesia) yang dipasok dari luar negeri (terutama dari Barat) menyuburkan budaya diskusi, penelitian masyarakat dan aksi-aksi sosial kedermawanan dan peningkatan pendapatan. BRAVO! buat menjamurnya kelompok studi (1983) dan LSM, yang direspon mahasis­wa-mahasiswa moderat. Mereka yang tadinya berkeras menolak jalan aksi-aksi pengalangan massa, dalam waktu relatif cepat berbalik beramai-ramai ikut mendukung apa yang disebut sebagai gerakan "arus bawah". Yang lebih parah lagi adalah LSM, yang walaupun tidak pernah memberikan picu bagi tindakan politik, proses pembusukkannya lebih lamban ketimbang kelompok studi. Sokongan keuangan yang besar, yang terus-menerus mendemoralisasi aktivis-aktivis sosial (bahkan mahasiswa) yang diserap kedalamnya, menyebabkan LSM bertahan dalam wataknya semula.

Tahun 1985 dan seterusnya kebekuan respon masyarakat terhadap kondisi objektif ekonomi, politik, dan budaya yang sangat negatif, berhasil oleh gerakan-gerakan mahasiswa, yang para pelakuknya banyak berasal dari kelas menengah ke bawah dan masih sektarian bila dibandingkan dengan Filipina dan Korea Selatan. Bila dilihat konsolidasi dan isunya, gerakan mahasiswa periode ini relatif lebih merakyat, berhasil dalam membentuk opini dan lebih kuat dalam bargain politiknya.

Aksi mahasiswa Ujung Pandang (1987) adalah aksi yang baru pertama kalinya dengan turun ke jalan (rally), dengan jumlah massa yang relatif besar, dengan mengambil isu kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan lalu lintas, judi, dan ekspresi kesulitan ekonomi. Aksi ini dihentikan dengan memakan beberapa korban. Tradisi turun ke jalan ini telah menjadi trend pada saat ini, Pengerahan massa yang relatif besar pada saat ini belum konsisten pada tujuan politiknya. .

Celah-celah kegiatan pers dan tersebarnya mass media kampus, kegiatan-kegiatan diskusi, aksi-aksi yang dipikirkan masak-masak, benar-benar memberikan pengalaman yang berharga, baik dari segi pematangan, pemahaman, penyatuan pikiran maupun rekonsolidasi bagi proses selanjutnya gerakan mahasiswa tahun 80-an.

Kontinum gerakan mahasiswa tahun 80-an tampaknya kini lebih menggembirakan. Hingga sekarang mereka bisa merebut opini nasional dan internasional, isunya lebih merakyat, bargain politiknya lebih kuat, dapat menarik simpati rakyat serta tingkat kolaborasi dengan unsur-unsur administrator militer, birokrat, partai, ex-partai, ormas, LSM, kelompok studi, maupun lainnya boleh dikatakan sangat rendah. Namun kontinum tersebut belumlah sampai pada tingkat seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Masa 1990-an

Tahun 1990, pada periode ini Gerakan Mahasiswa kembali mencoba membangun gerakan massa dengan hidupnya kembali aktivitas kampus. Gerakan Mahasiswa turun mengadvokasi kasus-kasus kerakyatan. Tahun 1992 terbentuk Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Dan kader-kader banyak yang turun kesektor-sektor rakyat, seperti buruh, petani. Kader-kader SMID juga aktif mengadvokasi kasus-kasus kerakyatan, seperti kasus tanah Kedung Ombo, kasus buruh di Surabaya dan Jabotabek. Sampai-sampai kader-kader SMID banyak yang diculik dan dibunuh oleh Rejim diktator Orba. Puncaknya adalah Tragedi 27 Juli 1996 yang sempat membuat perlawanan Gerakan Mahasiswa kembali tiarap. Dan kembali melakukan gerakan bawah tanah. Tapi akibat dari tragedi 27 Juli perlawanan rakyat terhadap rejim penindas orba semakin besar, sentimen anti Soeharto sangat tinggi.

Gerakan Mahasiswa 98 munculnya bersifat momentum. Di akhir tahun 1997 Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai akibat dari kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang sudah mengalami jatuh tempo. Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan ini adalah naiknya harga-harga sembako. Bulan-bulan berikutnya ditahun 1998 adalah malapetaka bagi rejim Orba. Tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh pakar-pakar politik, perlawanan massa berkembang sedemikian cepat dan masif di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Posko-posko perlawanan sebagai simbol perlawanan terhadap rejim muncul diberbagai kampus dan dalam kesehariannya posko ini sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang politis sifatnya seperti rapat-rapat koordinasi, pemutaran film-filim politik, dll. Tak nampak lagi kultur mahasiswa yang sebelumnya apatis, hedon, cuek, dll. Hampir di setiap sudut kita dapat menemukan mahasiswa yang berbicara tentang politik, benar-benar sesuatu yang baru!

Intensitas gerakan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi obyektif yang semakin tak menentu seperti krisis yang tak kunjung usai, tingkat represi yang semakin meningkat mulai dari penculikan aktivis sampai pada pemukulan dan penembakan mahasiswa yang mencoba turun ke jalan. Puncak dari tindakan represi ini adalah dengan ditembaknya 4 mahasiswa Univ. Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini memicu kemarahan massa rakyat, yang representasinya dilakukan dalam bentuk pengrusakan, penjarahan ataupun pemerkosaan di beberapa tempat di Indonesia. Praktis dalam 2 hari pasca penembakan, Jakarta berada dalam kondisi yanag tidak terkontrol. Mahasiswa kemudian secara serempak menduduki simbol-simbol pemerintahan lembaga legislatif beberapa hari kemudian (18 Mei), yang dilakukan hingga Soeharto mundur.

Bentuk-bentuk perlawanan Organisasi mahasiswa pada saat itu adalah membentuk komite-komite aksi ditingkatan kampus dan juga mengajak elemen massa rakyat untuk menuntaskan Rejim Orba. Propaganda-propaganda yang dibangun pada awalnya mengangkat isu-isu ekonomis tentang turunkan harga sembako. Dan meningkat menjadi isu politis yaitu turunkan Soeharto dan cabut Dwifungsi ABRI (untuk isu ini hanya di beberapa kota yang tergolong lebih relatif radikal). Slogan aksi pada saat itu adalah Reformasi. Tapi pada saat itu terjadi perdebatan-perdebatan dikalangan Gerakan Mahasiswa. Perdebatan itu adalah apakah Gerakan Mahasiswa ini Gerakan Moral atau Gerakan Politik.

Tanggal 21 Mei 1998 Gerakan Mahasiswa yang di dukung oleh rakyat mampu melengserkan Soeharto. Tetapi setelah itu GM seperti kehilangan arah dan merasa puas. Padahal yang justru menjadi problema rakyat Indonesia pada saat itu belum tersentuh. Di tingkat Gerakan Mahasiswa yang terjadi justru polarisasi dalam gerakan dan bukannya tuntasnya agenda-agenda Reformasi atau Revolusi Demokratik.

Setelah Soeharto dilengserkan yang naik menggantikannya ialah Habibie yang notabene anak didik Soeharto. Dan masa pemerintahan Habibie ini jelas hanya pucuk pimpinan saja yang berubah, tetapi sistim ynag dipakai tetap mempertahankan sistim pemerintahan Orde Baru, Karena Habibie juga bagian dari produk Orba. Sehingga pada tanggal 13 November 1998 pecah peristiwa Semanggi I. Dimana terjadi pembantaian yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa dan massa rakyat yang menolak di adakannya Sidang Istimewa MPR. Banyak jatuh korban dari pihak mahasiswa dan massa rakyat, sampai jatuh korban jiwa karena tindakan kekerasan yang diakibatkan pemukulan dan penembakan yang dilakukan Pasukan PHH pada saat itu.

Pada tanggal 5 Februari 1999 di Bandung, beberapa organisasi mahasiswa dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo dan Purwokerto membentuk organisasi tingkat Nasional yang diberi nama FONDASI (Front Nasional Untuk Demokrasi). FONDASI kemudian melibatkan diri melalui anggota-anggotanya pada tanggal 28 Februari - 5 Maret 1999 diadakan RMNI I di Bali yang dihadiri oleh 53 organisasi dari seluruh Indonesia. Hasilnya adalah aksi serentak tanggal 13 April di kota-kota besar Indonesia. Lalu dilanjutkan pada pertemuan RMNI II di Surabaya yang mengalami jumlah penurunan peserta menjadi 32 organisasi. Namun RMNI I & II tersebut tidak menghasilkan kepemimpinan nasional gerakan mahasiswa. Perdebatan yang terjadi di RMNI I dan II adalah mengenai pemerintahan transisi dan cabut dwifungsi ABRI, dan terutama tentang pengambilan momentum pemilu 7 Juni 1999. Apakah momentum Pemilu 7 Juni ini di ambil atau tidak. Ada ketakutan jika mengangkat isu boikot pemilu, massa rakyat pendukung fanatik partai-partai politik akan memukul gerakan mahasiswa. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi.

Akhirnya Fondasi ditambah kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki kesamaan isu yaitu cabut dwifungsi ABRI, Pemerintahan Transisi, dan kesamaan taktik menghadapi Pemilu membentuk LIGA MAHASISWA NASIONAL Untuk DEMOKRASI (LMND) dalam Kongres Mahasiswa Nasional Pertama di Bogor tanggal 9-13 Juli 1999.

Pasca Pemilu Rejim Habibie ingin mensahkan RUU PKB yang dibuat oleh DPR. Dan kebijakan ini pun ditolak oleh mahasiswa dan massa rakyat dengan melakukan pelawanan hingga meletuslah peristiwa Semanggi II, Peristiwa ini kembali menimbulkan jatuh korban dipihak mahasiswa dan massa rakyat. Dan akhirnya Rejim Habibie menunda UU Drakula tersebut.

Tanggal 20 Oktober GusDur naik menjadi Presiden dan Megawati menjadi wakilnya. Dan Gerakan Mahasiswa menghadapi Rejim yang jelas berbeda dengan Rejim sebelumnya. Ruang-ruang demokrasi memang sedikit terbuka dimasa pemerintahan Abdurahman Wahid ini, tapi disatu sisi masih banyak terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para demonstran.

Namun disatu sisi ternyata rejim GusDur yang masih bersifat setengah hati dalam menegakkan demokratisasi di Indonesia, mencoba untuk menarik simpati massa dengan menyingkirkan elit-elit politik gadungan dan militer yang pada saat Pemilu telah mendukungnya. Tentu saja hal ini berakibat pada munculnya konflik diinternal kabinet rejim GusDur. Elit-elit politik gadungan yang disingkirkan oleh GusDur-pun menggunakan berbagai macam cara baik itu intra maupun ekstra parlementer dalam rangka mendelegitimasi rejim GusDur. Gerakan mahasiswa yang ada pada saat itupun tidak luput dari intervensi kepentingan para elit politik gadungan tersebut. Akibatnya terjadi polarisasi antara gerakan yang pro GusDur dengan gerakan yang anti terhadap GusDur, sebagian besar dari mahasiswa yang terjebak dalam polemik ini adalah kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM]. Diantaranya yang cukup dominan dalam melakukan aksi-aksi massa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau biasa disingkat BEM-sI yang melakukan penolakan terhadap GusDur lewat isu seperti Buloggate dan mengusulkan segera dilakukannya Sidang Istimewa MPR/DPR. Golongan Kedua adalah yang menamakan diri mereka Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia [BEMI] dengan aksi-aksi pendukungan GusDur mereka. Saat inilah mahasiswa mengalami ketidakfokusan isu.

Namun demikian ada golongan diluar itu yang melihat bahwa ada usaha permainan politik oleh sisa-sisa Orde Baru yang manifes dalam partai Golkar serta Militer dibalik ini semua. Analisa ini datang dari golongan gerakan ekstra parlementer seperti LMND, FORKOT, FAMRED, PMII serta beberapa organ sektoral lainnya serta dari partai politik PRD, PKB dan komunitas NU-nya. Golongan yang terakhir ini mencoba untuk melakukan aksi-aksi propaganda bahwa permasalahan sebenarnya bukanlah pro-kontra GusDur melainkan adanya bahaya kekuatan ORBA yang mulai bangkit kembali. Isu yang dibawa adalah seperti Bubarkan Golkar, Bubarkan Parlemen. Namun lewat upaya-upaya licik dari elit politik gadungan –GusDur termasuk didalamnya- maka permasalahan yang lebih esensial ini menjadi kabur dan berakhir dengan kejatuhan GusDur.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kini

Rejim berganti rejim, Indonesia tetap dijadikan sebagai sumber bahan baku yang murah, sumber tenaga buruh yang murah, pasar bagi hasil-hasil industri negara-negara kapitalis asing yang maju, tempat investasi modal asing. Apalagi sekarang rejim komprador SBY-Kalla, rejim penguasa dan pengusaha tetap dijadikan kaki tangan kaum imperialis. Kebijakan SBY-Kalla sangat merugikan rakyat banyak dan condong kepada kebijakan-kebijakan yang sangat berbau neoliberalisme.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kompas, separuh koresponden (50%) menilai peranan mahasiswa dalam menyikapi berbagai kondisi bangsa semakin menurun, meskipun 45,4% responden berpendapat sebaliknya. Aksi yang dilakukan mahasiswa dalam menyikapi kebijakan pemerintah tidak lagi memiliki kekuatan signifikan. Seandainya ada, relatif dilakukan terpecah-pecah dan tidak ada gerakan terpadu. Dalam pandangan sebagian responden (43%), kondisi demikian digambarkan sebagai gerakan politik yang terkotak dalam politik aliran, seperti agama atau ideologi tertentu (Gerakan Mahasiswa di Persimpangan Jalan, Kompas, 6 Februari 2006).

Inilah yang menjadi tugas dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kedepan. Sudah saatnya sekarang ini kita melancarkan agitasi dan propaganda Marhaenisme di Kampus dan di Kampung (2K). Di kampus, G.m.n.I berjuang untuk memenangkan pertempuran dengan kaum borjuasi dalam merebut keberpihakan mahasiswa terhadap kepentingan kaum Marhaen. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia haruslah membuat kampus memancarkan aroma kaum Marhaen. Sudah saatnya pula GMNI kedepan bergerak bukan karena ada momentum tertentu.

Dengan demikian, tugas pertama Gerakan Mahasiswa Nasionalisme Indonesia kini adalah membawa obor berapi ke jantung kubu-kubu musuh: beragitasi dan berpropaganda tanpa mengenal lelah dan takut di di kampus-kampus. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia harus selalu menggunakan alat-alat yang dapat seluas mungkin berbicara kepada setiap mahasiswa mengenai isu-isu tertinggi yang mungkin dipergunakan. Contohnya, ketika situasi sangat represif, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia harus dengan bersemangat melancarkan agitasi dari orang ke orang dengan isu demokratisasi kampus. Namun, ketika situasi terbuka telah didapatkan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia harus mempergunakan koran untuk berproganda tentang Marhaenisme di kampus. Media yang sanggup menjangkau seluas mungkin massa dan isu yang sanggup menggerakkan sebanyak mungkin orang, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan termaksud.

Namun, hal ini saja belum cukup. Hujan propaganda borjuasi dilancarkan secara sistemik, terorganisir dan menyeluruh. Maka, untuk sanggup mematahkan itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia harus pula membangun satu lingkungan kelas Marhaen di tengah-tengah kampus. Dengan satu peringatan, tanpa menjadikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu sebuah sekte yang eksklusif dan menakutkan bagi massa mahasiswa secara luas.

Seringkali hal ini mustahil dilakukan di kampus, terutama ketika Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia masih merupakan minoritas dan lemah. Dalam keadaan demikian, tidak ada jalan lain bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia selain membawa mahasiswa ke luar KAMPUS, yaitu KAMPUNG, ke tengah lingkungan kaum Marhaen, di mana budaya kaum Marhaen telah mencapai puncaknya di bawah sistem borjuasi. Setiap orang mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia harus terhubung secara fisik dan ideologis kepada dua komunitas sekaligus: Mahasiswa dan Marhaen. Ini, contohnya, dapat dilakukan dengan bergiliran masuk ke basis-basis Marhaen dan menjadi organiser Marhaen. Pendeknya, gerakan mahasiswa tidak boleh dibiarkan menjadi gerakan mahasiswa an sich.

”Milikilah keyakinan bahwa Anda semuanya dilahirkan untuk berbuat hal-hal yang besar, hai anak-anak muda. Janganlah karena mendengar suara anak-anak anjing menyalak kalian merasa takut, tidak, tidak boleh menjadi penakut sekalipun mendengar dentuman guntur di atas langit itu, tetaplah berdiri tegak dan berusaha terus”, demikianlah Swami Vivekananda berkata dalam suara kebangkitannya kepada pemuda-pemuda Hindustan, semoga dapat membangun jiwa kita dalam membebaskan kaum Marhaen dari penindasan dan penghisapan kapitalisme.